TRAILL PROGRAM PNPM-MPd TAHUN ANGGARAN 2013 DESA SUKADANA

Trail atau peletakan batu pertama pembangunan satu unit Polindes program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk tahun anggaran 2013 di desa sukadana kecamatan bayan kabupaten lombok utara dihadiri oleh bapak camat bayan dan di saksikan oleh masyarakat setempat.

Lintang-Utara_Traill atau peletakan batu pertama pembangunan satu unit Polindes program Nasional pemberdayaan Masyarakat mandiri perdesaan tahun 2013 dihadiri oleh camat bayan dan kepala Puskesmas Bayan dan juga disaksikan langsung oleh masyarakat setempat yang beralokasi di Dusun Batu Rakit Desa Sukadana Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Ketua TPK Desa Sukadana Raden Dedi Setiawan.SH mengatakan bahwa untutuk kegiatan traill tahun ini traill paling besar jika dibandingkan dengan traill tahun sebelumnya dan ini membuktikan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program masih ada.

Selain itu juga masyarakat sangat berterimakasih karena dengan adanya PNPM-MPd ini keinginan masyarakat untuk memiliki tempat bersalin atau melahirkan terwujud karena selama ini masyarakat sangat jarang melahirkan di tempat kesehatan karena jarak yang jauh dan dengan adanya polindes ini masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Kepala Dusun Batu Rakit Sutana bahwa masyarakat yang berada di  bagian atas yakni 7 (Tujuh ) Dusun dari 17 Dusun di Desa Sukadana sangat mengharapkan adanya Polindes atau tempat bersalin tapi dengan adanya program PNPM ini apa yang kami ingin terwujud, dan kami sangat berterimaksih, Pungkasnya.

ADEN

Puluhan Peserta Dari Dua Kecamatan Ikuti Pelatihan Kader Teknik

Bayan, Lintang Utara - Pelatihan kader teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)  yang diadakan diaula kantor camat  Bayan diikuti puluhan  peserta dari dua kecamatan yakni Bayan dan Kecamatan Kayangan.  

Dalam pelatihan ini peserta dibagi dalam beberapa kelompok, yang  kemudian masing-masing kelompok menjelaskan atau mempresentasekan hasil kerja kelompok guna mengecek keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan.

“Para peserta kita bagi menjadi beberapa kelompok, yang hasil kelompoknya dipresentasikan secara bergantian. Dan dari sinilah kita mengetahui sampai sejauh mana keseriusan peserta mengikuti pelatihan ini,” ungkap Fasilitator Tehnis Kecamatan Bayan Syahrul Yani.

Dikatakan, setelah diadakannya pelatihan ini para kader teknis ini nantinya bisa mengerti tentang struktur utama insfrastruktur pedesaan dalam PNPM-MP.

Disisi lain tujuan  pelatihan ini menurut  Fasilitator Teknik Kecamatan Kayangan Syaiful Rahman, FT, bahwa peserta kader tehnis diharapkan bisa mengerti, memamahi dan melakukan secara langsung untuk merencanankan desain draf program dimasing-masing Desa.

Selain itu,  hasil dari pelatihan ini diharapkan program PNPM-MP khususnya yang berkaitan dengan  pembangunan sarana dan prasarana oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bisa dilaksanakan  terutama kualitas dan kuantitas program yang telah direncanakan berdasarkan Desain Drat dan RAB.

Sementara sekertaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan, Rizal Bapadal mengharapkan kepada kader teknis  dimasa mendatang bisa berperan di desa masing-masing, bukan hanya sebatas pada pelaksanaan kegiatan fisik PNPM saja, tapi juga untuk semua perencanaan dan pelaksanaan fisik ditingkat desa.

Asisten Fasisilitator Teknis, Taufiqurrahman dalam materinya lebih banyak memberikan berkenaan dengan perencanaan pembangunan anti gempa dengan menampilkan gambar slide di layar monitor.

Pembeli di Pasar Rakyat Didominasi Pengusaha

Lintang_Lombok,Tujuan Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag)
kabupaten Lombok tara menggelar pasar rakyat untuk membantu masyarakat
miskin memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Sayang para pembeli di
oprasi pasar murah (rakyat) ini didominasi oleh sebagian besar
pengusaha yang sudah katagori mampu.

Pemandangan inilah yang tampak, ketika Diskoprindag KLU menggelar
oprasi pasar rakyat (17/10/11) di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan.
Bahkan ratusan warga miskin di desa ini tidak dapat jatah untuk
membeli paket beras, minyak goreng dan gula pasir.

“Apakah oprasi pasar rakyat ini untuk pengusaha atau untuk rakyat
miskin. Karena faktanya, beberapa pengusaha membeli berkali-kali
dengan menyuruh orang lain, sehingga ratusan warga yang kurang mampu
hanya bisa gigit jari. Kalau seperti ini, itu artinya pemerintah lebih
mementingkan rakyatnya yang sudah mampu dari segi materi ketimbang
orang miskin yang sulit mendapatkan sesuap nasi”, ungkap puluhan warga
di Karang Bajo.

Sistem pengusaha membeli kepada petugas oprasi pasar rakyat dengan
mengupah orang lain, sementara petugas Diskoprindag KLU tidak
melakukan pengawasan, dengan alasan siapapun yang datang boleh membeli
paket sembako
“Dalam oprasi pasar rakyat ini, kami lakukan dengan cara menjual
bebas, dan kami sebagai pertugas tidak tahu mana pengusaha dan mana
mayarakat. Kalau memang warga terlambat datang itu bukan kesalahan
kami, karena  kami jual bebas bagi masyarakat yang mau membeli”,
kelit, Muhammad Busyairi, S.Sos, yang ditugaskan sebagai koordinator
lapangan dari Diskoprindag KLU.

Menurut Busyairi, paket sembako yang dijual antara lain, beras sebanyk
5 kg dengan harga Rp. 6000,- gula pasir dan minyak goring,
masing-masing 400 paket. Dan program ini akan dilakukan sebanyak 10
kali di KLU. “Program ini sdah disetuju DPRD KLU dalam anggaran
perubahan yang tujuannya untuk membantu masyarakat  dengan harga paket
yang sangat murah dan terjangkau bagi warga yang kurang mampu”,
jelasnya.

Mengapa tidak menggunakan kupon agar warga miskin bisa memperoleh
bagian? Menjawab pertanyaan tersebut, Busyairi menegaskan, kalau pada
tahun 2009/2010 lalu, Diskoprindag pernah menggunakan kupon, namun
banyak kritikan dari warga, karena dinilai hanya orang dekatnya
pemerintah desa saja yang mendapat bagian. “Adanya kritik seperti itu
sehingga Diskoprindag KLU melakukan oprasi dengan cara menjual bebas”,
katanya.

Sementara Kepala Desa Karang Bajo, Kertmalip ketika dikonfirmasi
terkait perosoalan banyaknya warga yang tidak dapat membeli paket
sembako mengaku, tidak tahu persoalan itu, karena pasar rakyat ini
dilakukan langsung oleh Diskoprindag KLU. “Kami hanya ditelpon kalau
hari ini ada pasar murah, jadi kami tidak bisa mengawasi siapa saja
yang dapat membeli paket sembako”, tegasnya.

“Kalau menggunakan kupon, barangkali pemerintah desa bisa membantu,
karena bisa saja satu kupon  paket sembako dibagi dua orang oleh warga
kurang mampu.  Tapi oprasi ini langsung ditangani oleh Diskoprindag
KLU, dan ini perlu dijadikan pelajaran kedepan. Jika bulan depan
seperti ini, maka kami dari pemerintah desa akan meminta oprasi pasar
murah lebih baik dilakukan di lapangan umum ketimbang di depan kantor
desa Karang Bajo”, imbuhnya.

Salah seorang ibu rumah tangga yang tidak dapat membeli paket sembako
menunjukkan beberapa pengusaha beras yang membeli puluhan paket
sembako. “Tuh puluhan pedagang yang sudah mampu membeli puluhan kali
paket sembako dengan menyuruh orang lain. Kan itu namanya kurang adil.
Jadi tidak heran kalau H. Rhoma Irama  jauh sebelumnya sudah
menyanyikan yang kaya makin kaya, yang miskin makin tambah miskin”,
kata ibu rumah tangga ini tanpa mau dipublikasikan namanya.

Banyak Sumber Daya Alam Loloan Yang Terjual

Lintang_Lombok, Kerusakan lingkungan akibat galian C di beberapa lokasi di  Desa
Loloan kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, tidak sebanding dengan
pemasukan yang diberikan kepada desa. Karena banyak sumber daya alam
yang sudah dikeruk dan dijual oleh pengusaha pasir atau batu tanpa ada
konribusi yang jelas.

Penegasan tersebut disampaikan ketua BPD Loloan, Nurbakti, S.Ag, dalam
pertemuanya dengan Kepala Desa Loloan, R. Nyakrasana di aula kantor
setempat (17/10/11). “Tugas kami melakukan pengawasan terhadap kinerja
pemerintahan desa, yang selama ini kurang melakukan koordinasi dengan
BPD. Padahal persoalan yang terjadi di desa Loloan cukup banyak”, kata
Nurbakti.

Sebut saja, misalnya galian C dibeberapa lokasi di Desa Loloan, yang
dalam Peraturan Desa (Perdes) sudah jelas diatur bahwa satu kali rit
pengambilan pasir atau batu harus dibayar kontribusi ke desa Rp.
15.000,-  Namun kenyataan yang terjadi malah belakangan ini banyak
warga yang mengaku dirugikan akibat tanahnya dibuat sebagai jalan
menuju ke lokasi galian C tersebut.

“Kontribusi galian C, seperti di Lokok Gereneng selama ini tidak
jelas, apakah sudah diberikan ke desa atau belum, dan inilah yang kami
pertanyakan kepada Kepala desa dalam pertemuan ini, supaya jelas
berapa yang masuk dan untuk apa digunakan”, tegasnya.

Kepala Desa loloan, R. Nyakrasana ketika melakukan klarifikasi mengaku
terkait masalah kontibusi dari galian C belum ada, keculai hanya satu
kali diberikan oleh pengusaha sebesar Rp. 2 juta pada bulan puasa
lalu. “Memang ada kontribusi yang masuk ke desa dari galian C, tapi
hanya satu kali, dan urusan administrasi dan keuangan desa kami
serahkan urusannya ke stap”, jelasnya.

Dikatakan, ada beberapa program pada tahun ini yang masuk ke desa
Loloan, seperti pembangunan jalan usaha tani, pembuatan MCK,  sumur
dangkal, perpipaan, pembangunan pafinblog serta pengaspalan jalan
Loloan ke Torean. Dan beberapa program itu dilaksanakan oleh putra
asli desa Loloan.

Menyangkut kontribusi surat-menyurat ditingkat warga, menurut
Nyakrasana lebih banyak bersifat sosial. Karenanya antar pemerintah
desa dengan BPD serta lembaga lainnya perlu terus berfikir dan
berkoordinasi  agar kedepan desa Loloan lebih maju dengan desa-desa
lainnya.

Seusai memberikan klarifikasi, Kades Loloan minta ijin meninggalkan
tempat untuk mengikuti pertemuan flu burung yang diadakan oleh dinas
kesehatan KLU di Gangga. Namun  keinginan tersebut tidak mendapat ijin
dari ketua BPD dan anggotanya.

“Kami sekarang ini menjalankan tugas pengawasan sehingga mengundang
kepala desa. Dan ini merupakan ruh dari kemajuan pembangunan desa
Loloan. Kalau memang kepala desa memnadang pertemuan di flu burung itu
lebih penting, silahkan saja pergi. Namun saya mengira pertemuan antar
BPD ini jauh lebih penting, karena membahas nasip desa kita kedepan”,
tegas Rumalam, salah seorang anggota BPD Loloan.

Sementara Nurbakti kembali menegaskan, bila kepala desa meninggalkan
tempat ini silahkan saja, tapi ijinkan kami untuk melakukan audit pada
semua stap desa, agar BPD bisa membuat rekomendasi hari ini juga.

“Yang bisa menjawab pertanyaan dari BPD adalah kepala desa, karenanya
jangan sampai meninggalkan tempat”, pintanya.

Mendengar beberapa pernyataan tersebut, Kepala Desa Loloan kembali
duduk untuk melanjutkan pertemuan dengan BPD, dan berbagai masalah
muncul terkait dengan APBDes, mulai dari galian C, kontribusi pajak,
tanah milik PKK yang disewakan hingga biaya administrasi surat
menyurat.

Bahkan Kadus Batu Gerantung, Bukran pada kesempatan tersebut dengan
lantang mengatakan, Perdes jangan hanya tertulis diatas kertas
sementara kenyataannya tidak ada.  “saya lihat Perdes kita hanya
tertulis dikertas saja selama ini, tapi belum bisa diaplikasikan
ditingkat lapangan”, katanya.

Pantauan media ini menunjukkan, kendati pada awal pertemuan antar
kepala desa dengan BPD Loloan cukup tegang, namun pada akhirnya
diperoleh beberapa solusi untuk mengatasi semua persoalan tersebut,
seperti kontribusi Galian C, akan ditugaskan salah seorang warga untuk
mengawasi langsung berapa truk yang masuk mengambil pasir atau batu
setiap hari, dan langsung diminta menyerahkan kontribusi.

Nurbakti bersama anggota BPD lainnya sepakat untuk terus melakukan
pengawasan, dan meminta kepada kepala desa bahwa setiap Perdes yang
sudah ditetapkan, agar diikuti dan dirincikan dalam peraturan atau
keputusan kepala desa. “Kami (BPD-red) tidak ingin lagi disebut
kong-kali kong dengan kepala desa, sehingga kita minta setiap Perdes
agar diikuti juga dengan keputusan atau peraturan kepala desa”,
pungkasnya.

Ari/R.dedi

MUSYAWARAH PRIORITAS GAGASAN PNPM GSC DESA SUKADANA TAHUN ANGGARAN 2011

Lombok Mimpi- Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) Desa Sukadana melakukan musyawarah prioritas gagasan Program PNPM GSC  yang langsung di dipimpin oleh FKG Ibu Nurul Hidayatni Sp dan di hadiri oleh Masing Kepal Dusun Sedesa Sukadan berserta Kader posyandun dan Guru  Tidak Tetap (GTT).

Menurut FKG Kecamatan  Bayan  Di saat Musyawarah  Desa Sukadana Untuk Anggaran 2011 memproleh Dana Sebesar Rp. 229.918.000,-

Dan hasil prioritas gagasan sukadana menyepakati  beberapa kegiatan seperti untuk Pendidikan, Kesehatan, Pungkasnya kembali.

Kemudian dari Hasil prioritas gagasan ini nantinya tidak ada lagi ada masalah-masalah seperti tidak ada lagi anak putus sekolah dan masalah BGM di Desa Sukadana; *ungkasnya sambil tersenyum.

Oleh Raden Dedi

Perencanaan PNPM GSC Lebih Pariatif dan Inopatif

Bayan, Mimpi - Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) pada tahun anggaran 2011 di Kecamatan Bayan  Kabupaten Lombok Utara lebih pariatif dan inopatif, karena sudah mulai mengarah kepada keberlanjutan kegiatan.

Demikian dikatakan Fasilitator PNPM GSC Kecamatan Bayan, Nurul Hidayati, Sp, 4/10 ketika ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, untuk perencaan pendanaan tahun 2011 masyarakat sudah berfikir kea rah yang lebih maju demi keberlanjutan program yang dilaksanakan.

“Misalnya di Desa Anyar, untuk menangani masalah putus sekolah dan biaya sekolah bagi anak yang kurang mampu dan yatim-piatu, setiap dusun akan memprogramkan pemeliharaan ternak kambing. Dan kemungkitan di sembilan dusun yang ada di Desa Anyar akan memprogramkan seperti itu”, jelasnya.

Dikatakan, masing-masing dusun akan memelihara 10 ekor kambing, yang pengelolaan dan sistimnya diserahkan kepada masyarakat yang ada di dusun tersebut. “Rencananya, apabila ada anak yang kurang mampu melanjutkan pendidikannya karena terbentur biaya, maka akan dibiayai dari hasil pengembangan ternak itu”, imbuhnya.

Sementara untuk Desa Sambik Elen, lanjut Nurul, pendanaannya akan mengarah untuk menangani balita yang gizi buruk dan kurang gizi, dengan gagasan desa akan diprioritaskan untuk pemeliharaan ternak ayam petelur dengan perkiraan alokasi dana sekitar Rp. 36 juta.

“Kedepan, hasil telurnya akan didistribusikan  ke setiap dusun sehingga kebutuhan gizi anak balita dan asupan gizi di desa tersebut bisa dibantu secara berkelanjutan tanpa mengurangi modal awal dari PNPM GSC itu sendiri. Dan hasil prioritas usulan ini akan digodok dan diputuskan ditingkat desa dalam musyawarah kegiatan”, pungkasnya.(Dedi/Ari)